Puteriputeri – Jakarta, Pengurus DPP PPP kubu H Djan Faridz, mengumumkan kemenangannya atas gugatan yang diajukannya kepada kubu PPP Romahurmuzy, di hadapan sejumlah awak media, di kantor pusat DPP PPP di kawasan Menteng Jakarta, Selasa (22/11/2016), dengan membacakan putusan PTUN yang mengesahkan Kepengurusan DPP PPP Kubu Djan Faridz, yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gani Djemat & Partners, selaku Advocates/Solicitors, yang ditandatangani Dr Humprey R Djemat SH LLM.
 
Dalam Jumpa persnya tersebut, Kubu Djan Faridz membacakan putusan PTUN bahwa, Selasa (22/11/ 2016), Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”) telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tangal 27 April 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Masa Bakti 2016-2021, yang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Ilegal Pondok Gede di bawah kepemimpinan H.M Romahurmuziy (“SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede”), melalui 2 (dua) putusannya dalam perkara Tata Usaha Negara nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan nomor 97/G/2016/PTUN-JKT.
 
Para pihak, serta kutipan amar putusan dari kedua perkara tersebut adalah satu, Perkara No. 95/G/2016/PTUN-JKT, dengan Para Pihak, Penggugat 1, H Mohammad Aris SH, Penggugat II, Asril Bunyamin SH MH, Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Tergugat II, Intervensi DPP PPP Hasil Muktamar PPP VIII Pondok Gede, yang dalam hal ini di wakili oleh HM Romahurmuziy dan Asrul Sani.
 
PTUN mengeluarkan Amar Putusannya, yaitu Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Menyatakan batal SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede, dan Mewajibkan Tergugat dalam hal ini yaitu Menkumham RI, untuk mengesahkan susunan PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta dengan Ketua Umum H Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Pengurus HR Achmad Dimyati Natakusumah dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Jakarta, sesuai dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat.
 
Dengan demikian PTUN memutuskan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yaitu atas Perkara No.97/G/2016/PTUN-JKT, dengan Para Pihak yaitu Penggugat H Djan Faridz dan HR Acmad Dimyati Natakusumah yang telah menggugat tergugat yaitu Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Tergugat II Intervensi, DPP-PPP Hasil Muktamar PPP VIII Pondok Gede, yang dalam hal ini diwakili oleh HM Romahurmuziy dan Asrul Sani.
 
Mengeluarkan putusannya dengan Amar Putusan yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede, dan Mewajibkan Tergugat dalam hal ini yaitu Menkumham RI, untuk mencabut SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede, dan Menghukum Tergugat yaitu Menkumham RI dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.
 
Sehubungan dengan telah dinyatakan batal SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede di bawah kepemimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy oleh PTUN Jakarta, maka kepengurusan DPP PPP yang sah adalah hanya kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah kepemimpinan Ketua Umum H Djan Faridz. (Puteriputeri – Lrd Viga-801/Riri).

Tinggalkan Balasan