Puteriputeri – Jakarta, PLN akan mencarikan solusi terbaik untuk rakyat tentang 34 Proyek yang terkendala, sebagaimana audit BPKP.
 
Hal tersebut di sampaikan jajaran PLN dalam acara jumpa pers yang diselenggarakan di kantor pusat PLN, di kawasan Blok M Jakarta, Rabu (23/11/2016), untuk mengapresiasi audit BPKP yang menyatakan adanya 34 proyek pembangkit berskala kecil terkendala berkapasitas total 627,8 Mega Watt (MW). PLN  akan mendukung sepenuhnya bila dilakukan penelitian lebih mendalam tentang proyek-proyek tersebut.
 
Dari 34 proyek yang terkendala saat ini, terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan dan memiliki jalan keluar, 6 proyek telah diputuskan kontraknya, dana diambil alih oleh PLN untuk dilanjutkan penyelesaiannya, serta 11 proyek yang terminasi dan sudah disiapkan opsi pengganti untuk penyediaan tenaga listrik, baik dengan perluasan jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) maupun dengan pembangkit baru yang lebih cepat pembangunannya seperti PLTMG maupun PLTD.
 
Hal ini dilakukan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan akan listrik. Seperti yang diketahui, sebagian besar proyek-proyek yang terminasi berada didaerah terpencil yang sangat sulit dijangkau.
 
“Pemenuhan akan listrik untuk masyarakat adalah yang paling penting bagi kami, karena itu solusi tercepat untuk menggantikan proyek-proyek yang terminasi ini juga telah kami pikirkan dengan matang, seperti misalnya PLTU Bengkalis 2×10 MW yang prosesnya masih nol, kini telah digantikan dengan PLTMG Bengkalis 20 MW yang rencananya akan masuk system kelistrikan pada awal tahun 2018.” Ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, yang didampingi jajaran PLN seluruh Indonesia, diantaranya, PLN Regional Kalimantan, Joko, PLN Regional Sumatera, Amir Rasidin, PLN Regional Jayapura, Haryanto, dan PLN Regional Sulawesi, Manison.
 
Semua proyek yang terkendala ini merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak antara 2007 hingga 2012, dimana total 11 proyek terminasi ini berkapasitas 147 MW dan tidak ada satupun yang masuk dalam program 35.000 MW.
 
Dalam penyelesaian proyek mangkrak ini, PLN telah meminta pertimbangan dan verifikasi dari BPKP dan audit internal PLN. Selain itu, PLN juga melibatkan pihak ketiga (eksternal). Hal ini untuk menghitung secara komprehensif apa yang harus dilakukan ke depan dengan memperhatikan kebutuhan, nilai keekonomian dan factor teknis.
 
“Disini PLN tidak sendirian dalam memikirkan jalan keluar, ada hasil verifikasi dari BPKP, sehingga ketika memutuskan kelanjutan proyek tersebut didapatkan nilai kewajarannya “ tambah Made.
 

Penyelesaian 34 proyek terkendala ini, juga sangat terbantu dengan adanya Perpres No. 4 Tahun 2016, tentang percepatan infrastruktur kelistrikan. Dalam Perpres tersebut, PLN diberi ruang untuk segera menyelesaikan masalah kelistrikan, salah satunya dengan tambahan biaya, tentunya disini Presiden melibatkan BPKP agar sesuai nilai kewajaran.(Puteriputeri – Lrd Viga-801/Riri)

Tinggalkan Balasan